permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2019. Peraturan Pemeerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan. permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; a. PP Nomor 12 Tahun 2019 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang digunakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Buku III Permen Pengelolaan Keuangan Daerah. Nomor Tambahan. UU No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuda Pasal 23 Pasal 49 1. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 13/2006, Lampiran Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan. Tahun. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Permendagri, Pengelolaan keuangan desa, Maslahah Mursalah . 5. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Permendagri No. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2019 Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. ID : 16 HLM Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Assalamaualaiqu wr wb… Mengingat adanya perubahan regulasi keuangan daerah yang besar mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban maka dalam artikel kali ini sengaja kami membuka tema pembahasan tentang beberapa hal yang penting pada dalam PP 12 Tahun 2019. Tidak Berlaku. Qanun No 3 Tahun 2019. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau sebutan lain yang selanjutnya disebut BPKAD adalah perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah. permendagri 13 2006 - Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik. Download: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 PDF. Hubungi kami melalui Facebook fb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (BeritaABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan. Permendagri No. Alamat Kantor. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Bahasa. 24 Maret 2020. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 21, BN 2011/ NO 112; jdih. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Mengingat : 1. 35/PMK. Persyaratan Penerapan BLUD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 86 Tahun 2017 1. II. Judul. Permata Kuningan Lt. aturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK. Download Free PDF View PDF. c. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam. Bentuk. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 9C Guntur, Setiabudi Jakarta Selatan, 12980 (021) 8378 0642 (021) 8378 0643 [email protected] Pemerintahan Daerah PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07 PP 18/016. Pemerintahan Daerah • Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan. 117, BN. Subjek. 7. Sehingga terbitlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini. 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga mengamanatkan pentingnya . TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Apa isi Permendagri No 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah? Bagaimana dampaknya bagi pemerintah daerah dan masyarakat? Temukan jawabannya dalam dokumen resmi yang disajikan oleh BPP Kemendagri dalam webinar 2020. Mereka sengaja dikumpulkan untuk diberi pembekalan, menyusul terbitnya Permendagri nomor 77 tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Tipe Dokumen. data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri. TAMBAHAN. Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas PeraturanDalam upaya mengintegrasikan upaya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tersebut telah disusun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 2019 Tentang Satu Data PerpresNo. pengelolaan Keuangan Daerah. ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN PERMENDAGRI NO. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat beberapa perubahan pada struktur pendapatan, struktur belanja daerah, dan struktur. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 2018/NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember. dari 7. 23 Tahun 2014, PP No. Implementasi PPK-BLUD. Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);. 47 Tahun 2021 bertujuan menyempurnakan Peraturan sebelumnya dengan melihat implelementasi dan perkembangan yang ada dilapangan, sehingga penerapan peralihan ini berjalan sebagai salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan BMD dan bertujuan mencapai. Subjek. Halaman ini telah diakses 829 kali. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,. 3. 5 Kampung Bali, Tanah Abang - Jakarta Pusat. 13 Tahun 2019. 200 -4 - 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta aturan kebijakan yang di rilis oleh Kemendagri, seperti PP No. 327 Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. 701, kemendagri. id : 4 hlm. Nomor Pengundangan. Tahun 2019, belum adanya sosialisasi lebih lanjut kepada para pegawai dari kementrian mengenai pedoman Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 secara lebih rinci, Kurang efektifnya penyelarasan antara RPJMD Kota Manado 2016-2021 dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga nomenklatur program-program menjadi kacau. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pp no. 2. Lampiran 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. U. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan. PP No. Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 13. ×. 77 Tahun 2020. PERMENDAGRI No. 07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19), Serta Pengamanan - Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional. Permendagri no 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 2019/No. NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah No mor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun. Latar Belakang. Login;. Mengingat : 1. Mereka sengaja dikumpulkan untuk diberi pembekalan, menyusul terbitnya Permendagri nomor 77 tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. Leave a Comment / By syncore. 17. Pejabat Pengundangan. 02. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Keuangan Desa adalah semuaPERMENDAGRI No. (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan. 05. Peraturan ini ditetapkan tanggal. Beranda. 3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 7. 07/2022 tentang Pengelolaan Dana. APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;2019. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat Sedangkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur bahwa Informasi Keuangan Daerah paling sedikit memuat:15 12 Pasal 13 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 13 Pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 14 Pasal 14 ayat (3) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 15 Pasal 17 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Materi Permendagri No. Subjek. Struktur APBD meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. com (021) 350 1999. NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,. Sep 1, 2017 May 2, 2022 Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis (Juknis) Pengelolaan Keuangan Daerah ini mulai berlaku: a) Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan. PERMENDAGRI No. 58, LN. PERMENDAGRI. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. go. 2020. '2. Ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. 77 TAHUN 2020 DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH TENTANG. TENTANG. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Belum Tersedia. Lampiran 3. Beranda. Konsiderans. Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Status: Berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam. NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN K EUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan. BLUD merupakan bagian. 4. Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari konsep yang ada. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pen gelolaan Keuangan Daerah, sesuai format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai be rikut: TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Permendagri No. me/paralegalid, Twitter. Pasal 5 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menyatakan bahwa Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 12 Tahun 2019. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1. Diatur dalam PP No. Jenis. ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Juli 29, 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);. 476, : 46 HLM. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH. Dasar hukum peraturan presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal BTT tidak. Download: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 44. 12 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 5. BAI] II SL,I,IBER DAYA MANUSIA DAN REIVIUNERASI Bagran Kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai Pasal 3 (l) Srrmber daya manusia BLUD terdiri atas: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar. PERMENDAGRI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 - Kemendagri. 1. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia, Pemerintah Pusat. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Bahasa Indonesia. Diatur dalam PP No. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Status. 1781. 8Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; d. 77 Tahun 2020 Dalam rangka percepatan Implementasi SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) Pemerintah. 18.